Drs. Nandang Hidayat. M.Si

KUNINGAN, BR. Kegelisahan guru dan siswa terkait pelaksanaan Ujian Nasional terjawab sudah. Isu bahwa UN akan dilaksanakan bulan Maret terkait adanya pesta demokrasi (pemilu) ternyata tidak benar, ujian nasional akan dilaksanakan pada tanggal 27-30 April 2009 setelah pemilu.

Kabid Pendas Dinas Pendidikan Kab. Kuningan, Drs. Nandang Hidayat, M.Si ketika dikonfirmasi BR di ruang kerjanya, Kamis (26/2) mengatakan, ujian nasional untuk tingkat SLTP dikabupaten Kuningan sudah dapat dipastikan akan dilaksanakan pada tanggal 27-30 April 2009.

“Seluruh materi ujian semuanya dari pusat sebanyak 4 mata pelajaran yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan nilai standar kelulusan untuk tiap-tiap mata pelajaran 5,50 hingga tolal nilainya 22,”katanya.

Dari ke 4 mata pelajaran itu kata Nandang, diperbolehkan ada nilai 4,0 untuk 2 mata pelajaran dan satu pelajaran 4,25, tetapi sisa yang satu mata pelajaran lagi nilainya harus 9,75, hingga kalau di total jumlah nilainya tetap 22.

“Untuk Kabupaten Kuningan, tahun ini diharapkan target kelulusannya mencapai 100 persen,”tegasnya.

Untuk itu masih kata Nandang, guru maupun siswa harus mempersiapkannya dari sekarang, baik itu pengayangan (les-red) maupun try out di masing-masing sekolah hingga sasaran 100 persen kelulusan dapat tercapai.

“Saya menghimbau siswa memperbanyak waktu membaca dan belajar tidak hanya sore hari tetapi juga setiap ada kesempatan. Peran serta orang tua juga sangat diperlukan untuk selalu memantau langkah-langkah belajar putra putrinya hingga hasil ujian nasional berhasil sesuai dengan harapan,”imbaunya.

Sementara lanjut Nandang, untuk siswa yang tidak bisa ikut ujian nasional dikarenakan sakit, akan diadakan ujian susulan dengan materi soal yang berbeda. “Ujian susulan akan diberikan bagi siswa yang benar-benar sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter,”tegasnya.

Ditempat terpisah, pakar pendidikan Kuningan, Drs. Solehudin, M.BA kepada BR mengatakan, harapan siswa untuk bisa lulus berpulang dari siswanya juga. Karena itu, seorang siswa harus mampu menyadari keberadaannya yang harus senantiasa belajar.

“Kuncinya, persiapkan sejak dini, tidak perlu menunggu hingga dekatnya waktu UN. Persiapan sejak awal akan lebih matang dan UN tidak lagi menjadi momok yang menakutkan,”pungkasnya. (j’ly)

Drs. H. Dadang Dadang Supardan, M.Si

KUNINGAN, BR. Upaya guru melejitkan kualitas keprofesian pasti tidak akan terlepas dari memahami seluk-beluk produk hukum. Terutama yang terkait dunia pendidikan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Semua ini dilakukan sebagai penguatan dari implementasi kompetensi menjadi agen pembelajaran.

Berbeda dengan UU BHP, ketika diluncurkan PP 74/2008 tentang Guru sama sekali tidak menuai protes. Guru-guru cukup puas dengan pasal-pasal yang jelas membela semua kepentingan mereka, tanpa pandang bulu. Sebab, PP 74/2008 ini telah berhasil menghapuskan sejumlah kecemasan para guru bukan PNS yang getol menolaknya sewaktu masih berbentuk draft RPP, karena ditengarai akan adanya muatan diskriminasi.

Menurut Kabag TU Dinas Pendidikan Kab. Kuningan, Drs. Dadang Supardan, M.Si, PP 74/2008 memberikan peluang kepada guru yang belum S 1 tetapi masa kerjanya sudah 20 tahun dan gol IV A untuk dapat mengikuti uji kompetensi sertifikasi.

“Ini menjadi obat mujarab untuk mengembalikan kegairahan kinerja guru-guru sepuh yang sudah mulai letih, lemah, lesu. Kebangkitan mereka karena merasa terhindar dari akibat buruk tidak dapat memenuhi ketentuan sebelumnya, yaitu Standar Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal harus S-1,”kata Dadang kepada BR diruang kerjanya, Kamis, (26/2)

Untuk itu kata Dadang, diharapkan mereka dapat kembali menciptakan iklim harmonis antara sesama guru di masing-masing sekolah/madrasah, dan menghapuskan situasi kurang kondusif akibat ketentuan peserta sertifikasi guru yang selama ini dirasakan hanya memandang dengan sebelah mata dan tidak mengakomodasi jasa perjuangan guru-guru sepuh di dunia pendidikan.

“Dengan terbukanya peluang sertifikasi sesuai PP 74/2008, guru yang sudah sepuh termotifasi kembali untuk berprestasi terutama dalam meningkatkan kompetensi sosial, pokdagogik, profesional dan kepribadian. Ke empat kompetensi tersebut mencerminkan guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya 1 kali gaji,”paparnya.

Sertifikasi guru lanjut Dadang, harus melalui uji kompetensi, memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru dan akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru.

“Bagi guru yang belum memenuhi batas minimal lolos, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga guru dapat menguasai kompetensi guru,”tandasnya. (j’ly)

H. Kamdan, SE

Kenaikan Tarif PDAM Kuningan Sesuai Aturan

KUNINGAN, BR. Untuk menjaga kesinambungan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan PDAM diperlukan prinsip-prinsip keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dan kebutuhan PDAM. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2008. Terhitung mulai pemakaian air minum bulan Pebruari yang akan dibayar bulan Maret 2009, akan terjadi penyesuaian tarif PDAM sesuai dengan keputusan Bupati Kuningan Nomor 690/KPTS.406-PDAM/2008. Besaran tarif dasar untuk tagihan rekening air minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok sebesar 10.000 liter/bulan/keluarga akan disesuaikan dari harga dasar Rp 1.350 /1.000 liter menjadi Rp 1.850/1000 liter. Direktur PDAM Kuningan, H. Kamdan, SE ketika dikonfirmasi BR mengatakan, kenaikan tarif PDAM telah sesuai dengan peraturan menteri Keuangan no 120/PMK.05/2008 tentang penghapusan utang non pokok PDAM dalam rangka pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s). “Untuk Kuningan sendiri hutang non pokok sesuai hasil rekonsiliasi depkeu tahun 2008 adalah sebesar Rp. 4.5 miliar lebih,”kata Kamdan diruang kerjanya, Kamis (26/2). Pada pasal 8 kata Kamdan,menyebutkan bahwa untuk ikut serta dalam program penghapusan utang non pokok PDAM harus memenuhi 3 syarat yaitu ditetapkan tariff lebih besar dari biaya dasar, direksi yang diangkat oleh Bupati merupakan hasil fit and proper test dan PDAM harus memiliki bussines plan (Rencana kegiatan pengembangan 5 tahun) periode3 20078-2012 sebagai bentuk peningkatan kinerja dan pelayanan PDAM. “PDAM Kuningan masuk dalam 5 besar pertama dari 205 PDAM berutang di Indonesia untuk ikut serta dalam proses penghapusan non pokok,”terangnya. Tarif air yang diberlakukan saat ini masih kata Kamdan, berdasarkan hasil audit BPKP sudah jauh berasa diatas biaya dasar (biaya produksi) sehingga perlu disesuaikan mengingat PDAM Kabupaten Kuningan sudah 6 tahun belum melaksanakan penyesuaian tarif. “Besaran tarif dasar Rp. 1.850 per meter kubik, dipandang tidak terlalu memberatkan masyarakat mengingat harga Rp. 1.850 merupakan harga yang terjangkau untuk ukuran air sebanyak 1000 liter atau setara dengan 5 drum apa bila dibandingkan dengan harga yang harus dibeli oleh masyarakat rawan air per jerigen serta harga pasaran air mineral,”paparnya. Selain itu sambung Kamdan, penyesuaian tariff sudah menerapkan prinsip transparansi, keadilan serta keterjangkauan untuk pemenuhan kebutuhan pokok apa bila dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan lain oleh masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pulsa. “Kuningan memang merupakan Kabupaten yang kaya akan sumber air, tetapi untuk mendistribusikan air ke seluruh lapisan masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah administrasi diperlukan biaya operasional serta investasi yang tidak sedikit,”pungkasnya. (j’ly)

YADI SUPRIADI, SE

KUNINGAN, BR. Rotasi jabatan sangat perlu dilakukan oleh suatu organisassi, tentunya dengan tujuan organisasi lebih berdaya atau dapat meningkatkan kinerja. Artinya, jika mutasi tidak membawa perubahan kearah positif atau lebih baik, sama saja bohong atau Cuma membuang waktu dan biaya. Terlebih jika mutasi yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah tidak membawa peningkatan, maka yang dikorbankan adalah rakyat. Demikian disampaian ketua LSM Pelangi kepada BR dikediamannya, Kamis (26/2).

Lebih lanjut Yadi mengatakan, manajemen rotasi yang biasa digunakan adalah the right man and the right job yang memungkinkan seorang pejabat menduduki jabatan yang tepat dengan kemampuannya, tetapi metode tersebut sekarang seakan usang, sebab yang diperlukan bukanlah pejabat yang pintar tetapi pejabat yang bersih dan bias menciptakan pemerintahan yang bersih (Clean Government). “Sudah 64 tahun Indonesia merdeka, tapi rakyat belum disejahterakan oleh pemerintah, hal itu disebabkan karena kita terfokus mencari pejabat yang pinter bukan yang bersih, akhirnya Indonesia mendapat anugerah Negara paling subur korupsi karena dipenuhi aparatur yang pinter korupsi,”ujar Yadi berapi-api. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sambung Yadi, diperlukan aparatur yang bersih dan untuk mendapatkan aparatur yang bersih diperlukan analisis jabatan berupa analisis watak dan tabiat maling pejabat, dimana pejabat yang memiliki track record bersih adalah pejabat yang tepat untuk menempati SKPD yang strategis, begitu pula untuk jabatan eselon III yang ditempati kepala bidang atau kabag. “Menyaring pejabat yang bersih lebih mudah dilaksanakan daripada menyaaring pejabat yang pintar untuk menempati suatu jabatan, sebab kita dapat dengan mudah mendeteksi pejabat yang tidak bersih karena kebanyakan pejabat memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan wewenang (power corrupt) dengan cara memanfaatkan atau mencari kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,”paparnya. Analisis watak dan tabiat maling kata Yadi, sasngat perlu dilaksanakan, sebab PNS yang belum menjadi pejabat sudah mendarah daging memiliki pemikiran mendapatkan rejeki dari kantor diluar gaji tiap bulan adalah sesuatu yang wajar. “Mereka beranggapan korupsi kecil-kecilan bukanlah kejahatan, seperti dalam pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan, banyak kepala sekolah melakukan pidana korupsi gratifikasi, mereka berani meminta uang kepada rekanan yang menjual buku, alat peraga, mebeulair dan baja ringan,”ungkap Yadi. Rotasi jabatan dalam organisasi pemerintah masih kata Yadi, sepertinya jalan ditempat, hal itu disebabkan mutasi kadang hanya untuk kepentingan penguasa saja, bukan untuk kepentingan rakyat yang akhirnya mutasi adalah menempatkan orang-orang yang intim dan loyal pada pimpinan hingga bisa dijadikan kaki tangan. “Jika mutasi menggunakan analisis watak dan dan tabiat maling , selain menghasilkan pejabat yang bersih, juga menghasilkan tiga perbaikan yaitu, perbaikan yuridis berupa dorongan agar PNS lebih mentaati hokum, perbaikan moral, yaitu dapat memberikan semangat agar PNS dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab dan nilai-nilai akhlak dan perbaikan intelektuil yaitu, perbaikan atau tambahan pengetahuan mengenai hukum lebih dalam,”pungkasnya. (j’ly)