Rotasi Pejabat di Kab. Kuningan,
YADI SUPRIADI, SE
KUNINGAN, BR. Rotasi jabatan sangat perlu dilakukan oleh suatu organisassi, tentunya dengan tujuan organisasi lebih berdaya atau dapat meningkatkan kinerja. Artinya, jika mutasi tidak membawa perubahan kearah positif atau lebih baik, sama saja bohong atau Cuma membuang waktu dan biaya. Terlebih jika mutasi yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah tidak membawa peningkatan, maka yang dikorbankan adalah rakyat. Demikian disampaian ketua LSM Pelangi kepada BR dikediamannya, Kamis (26/2).
Lebih lanjut Yadi mengatakan, manajemen rotasi yang biasa digunakan adalah the right man and the right job yang memungkinkan seorang pejabat menduduki jabatan yang tepat dengan kemampuannya, tetapi metode tersebut sekarang seakan usang, sebab yang diperlukan bukanlah pejabat yang pintar tetapi pejabat yang bersih dan bias menciptakan pemerintahan yang bersih (Clean Government). “Sudah 64 tahun Indonesia merdeka, tapi rakyat belum disejahterakan oleh pemerintah, hal itu disebabkan karena kita terfokus mencari pejabat yang pinter bukan yang bersih, akhirnya Indonesia mendapat anugerah Negara paling subur korupsi karena dipenuhi aparatur yang pinter korupsi,”ujar Yadi berapi-api. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sambung Yadi, diperlukan aparatur yang bersih dan untuk mendapatkan aparatur yang bersih diperlukan analisis jabatan berupa analisis watak dan tabiat maling pejabat, dimana pejabat yang memiliki track record bersih adalah pejabat yang tepat untuk menempati SKPD yang strategis, begitu pula untuk jabatan eselon III yang ditempati kepala bidang atau kabag. “Menyaring pejabat yang bersih lebih mudah dilaksanakan daripada menyaaring pejabat yang pintar untuk menempati suatu jabatan, sebab kita dapat dengan mudah mendeteksi pejabat yang tidak bersih karena kebanyakan pejabat memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan wewenang (power corrupt) dengan cara memanfaatkan atau mencari kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,”paparnya. Analisis watak dan tabiat maling kata Yadi, sasngat perlu dilaksanakan, sebab PNS yang belum menjadi pejabat sudah mendarah daging memiliki pemikiran mendapatkan rejeki dari kantor diluar gaji tiap bulan adalah sesuatu yang wajar. “Mereka beranggapan korupsi kecil-kecilan bukanlah kejahatan, seperti dalam pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan, banyak kepala sekolah melakukan pidana korupsi gratifikasi, mereka berani meminta uang kepada rekanan yang menjual buku, alat peraga, mebeulair dan baja ringan,”ungkap Yadi. Rotasi jabatan dalam organisasi pemerintah masih kata Yadi, sepertinya jalan ditempat, hal itu disebabkan mutasi kadang hanya untuk kepentingan penguasa saja, bukan untuk kepentingan rakyat yang akhirnya mutasi adalah menempatkan orang-orang yang intim dan loyal pada pimpinan hingga bisa dijadikan kaki tangan. “Jika mutasi menggunakan analisis watak dan dan tabiat maling , selain menghasilkan pejabat yang bersih, juga menghasilkan tiga perbaikan yaitu, perbaikan yuridis berupa dorongan agar PNS lebih mentaati hokum, perbaikan moral, yaitu dapat memberikan semangat agar PNS dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab dan nilai-nilai akhlak dan perbaikan intelektuil yaitu, perbaikan atau tambahan pengetahuan mengenai hukum lebih dalam,”pungkasnya. (j’ly)
